Substantif

1. Berkelakuan baik;
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan 3 (bulan) bagi Anak;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir,terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik;
5. Tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
6. Tidak sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Administratif

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
6. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
7. Surat Keterangan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Kasus Terorisme/Korupsi/Psikotropika);
8. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas/Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kasus Terorisme);
9. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan (Kasus Korupsi).

1. Pemberian Remisi dilaksanakan melalui Aplikasi Remisi Online pada Sistem Database Pemasyarakatan;
2. Sistem Database Pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Ditjen Pemasyarakatan;
3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;
4. Kepala Lapas/LPKA menyetujui & menyampaikan usulan dimaksud kepada Dirjen Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan dimaksud paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
6. Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan dimaksud paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
7. Jika perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan dimaksud, Dirjen Pemasyarakatan mengembalikan usulan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
8. Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usulan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usulan diterima;
9. Hasil perbaikan usulan dimaksud disampaikan kembali kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
10. Jika disetujui, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK Remisi dengan tanda tangan elektronik dan disampaikan melalui aplikasi ke Kepala Lapas/LPKA dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah;
11. SK Remisi yang telah ditanda tangani dicetak di Lapas/LPKA.

1. Untuk pemberian Remisi tindak pidana umum paling lama 5 (lima) hari;
2. Untuk pemberian Remisi tindak pidana khusus (Terorisme/Korupsi/Psikotropika) paling lama 18 (delapan belas) hari.

1. Pelayanan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsive.

1. SK Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat;
2. Penerbitan SK Remisi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;
3. SK Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan yang berlaku.

Lihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Lihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Lihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

1. Pelayanan pemberian PB,CMB,CB,CMK dan Asimilasi tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsive.

1. SK PB,CMB,CB,CMK dan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat;
2. Penerbitan SK PB,CMB,CB,CMK dan Asimilasi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan;
3. SK PB,CMB,CB,CMK dan Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan yang berlaku.

1. Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
5. Salinan Daftar Perubahan;
6. Surat keterangan tidak memiliki perkara lain;
7. Surat Keterangan Dokter;
8. Salinan Kartu Pembinaan;
9. Daftar Register F
10. Litmas Asal dan Tujuan;
11. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil;
12. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon.

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

1. Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen PAS (untuk pemindahan antar wilayah);
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

1. Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsive dan tepat waktu.

1. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan dari Petugas Pemasyarakatan dan Petugas Polri;
2. Waktu pemindahan dirahasiakan.